PPN Naik Jadi 11%, Pengusaha Ritel: Bertolak Belakang dengan Pemulihan Ekonomi

Bisnis ritel terkena tiga pukulan telak atas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun depan. Kebijakan itu diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disetujui DPR RI.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menjelaskan, pukulan yang dialami pengusaha ritel atas kenaikan tarif PPN adalah semakin mendorong ketidakadilan antara penjualan offline dengan online, semakin mendorong konsumen belanja di luar negeri, serta memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

"Sampai dengan saat ini ketentuan perpajakan untuk penjualan online dan offline masih timpang serta terkesan berat sebelah di mana penjualan offline dibebani ketidakadilan perlakuan perpajakan," katanya melalui pesan singkat kepada detikcom, Jumat (8/10/2021).

Kenaikan tarif PPN menurutnya akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan perlakuan perpajakan yang pada akhirnya akan semakin memberatkan kinerja penjualan offline.

"Dampak COVID-19 tidak serta merta berakhir pada saat berbagai pembatasan diakhiri, kenaikan tarif PPN pada saat pandemi masih berlangsung ataupun pada saat perekonomian masih terdampak maka akan semakin memperburuk usaha penjualan offline," lanjutnya.

Lebih lanjut Alphonzus menjelaskan hampir semua negara di belahan dunia, khususnya banyak negara tetangga sedang berlomba untuk memberikan berbagai kemudahan dalam sektor perdagangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara.

"Kenaikan tarif PPN bertolak belakang dengan strategi pemulihan ekonomi di banyak negara, khususnya negara tetangga sehingga akan menjadikan harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal yang mana pada akhirnya akan mendorong semakin maraknya belanja di luar negeri," tuturnya.

Tak sampai di situ, dia juga menilai kenaikan tarif PPN akan semakin memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang sudah terdampak COVID-19. Pada akhirnya, kebijakan itu akan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri. Padahal sektor tersebut menjadi salah satu pendorong utama dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia.



Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11 persen, dan mulai berlaku pada April tahun 2022 mendatang. Bagaimana aplikasinya?
Kita bahas bersama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alphonzus Widjaja.





07-10-2021, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau RUU HPP, disahkankan DPR, menjadi Undang-undang, dalam Sidang Paripurna.

UU HPP mengatur sejumlah aturan baru perpajakan, sebagai upaya pemerinah mereformasi sistem perpajakan.

Meliputi pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan orang pribadi, PPH badan, pengampunan pajak, hingga penghapusan tarif pajak minimun untuk perusahaan merugi.

Untuk PPN, pemerintah menaikkan, dari 10 persen menjadi 11 persen, mulai 1 April 2022.
Pemerintah kembali menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen, mulai 1 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Ofp menjelaskan, dalam raker pembahasan, delapan fraksi menyatakan setuju, sementara satu fraksi menolak RUU HPP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyebut, UU HPP merupakan reformasi yang akan membuat sistem pajak, menjadi lebih adil, dan efektif, serta meningkatkan tax ratio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, UU HPP memihak masyarakat kecil, serta membuka ruang, bagi perkembangan usaha kecil menengah.

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menyebut, kenaikan PPN akan mendongkrak harga barang. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Reformasi perpajakan melalui UU HPP diharapkan tak mengganggu pemulihan ekonomi, akibat pandemi. Apalagi, 2022 merupakan tahun yang diagendakan pemerintah, untuk pemulihan ekonomi.




Sumber
"finance.detik.com"