Pengelola Mal Tuntut Stimulus

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendesak pemerintah memberikan berbagai stimulus
untuk meringankan pengusaha mal bila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga enam pekan
setelah 20 Juli.

Stimulus yang dituntut mulai subsidi upah hingga penghapusan sementara pajak bumi dan bangunan (PBB). “Salah satunya memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50%,” kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja, kemarin.

Menurut Alphonzus, stimulus tersebut bertujuan meringankan pengusaha dan karyawan karena mal ditutup, kecuali tenant yang menyediakan
kebutuhan esensial. APPBI memperkirakan 84 ribu karyawan mal terancam oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan itu.

“Jika penutupan operasional terus berkepanjangan, akan banyak pekerja yang dirumahkan dan jika keadaan
semakin berlarut, akan banyak terjadi lagi PHK,” tegas Alphonzus.

Selain meminta subsidi upah bagi pekerja, APPBI mendesak pemerintah untuk meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Kemudian, mengusulkan kepada pemerintah penghapusan sementara PBB, pajak reklame, dan retribusi lainnya yang bersifat tetap. “Mal harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak yang dibebankan oleh pemerintah meskipun diminta untuk tutup. Seperti PBB,
pemerintah mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang meminta untuk tutup. Ini memberatkan,” kata Alphonzus.
Dia juga menyoroti soal sektor usaha nonformal mikro dan kecil yang berada di sekitar mal akan semakin terpuruk jika PPKM darurat
diperpanjang.

Alphonzus menyebut di hampir semua pusat perbelanjaan banyak terdapat usaha nonformal seperti tempat kos, warung, parkir, dan ojek yang harus ikut tutup akibat kehilangan pelanggan karena para pekerja atau pengunjung yang tidak masuk kerja sementara.

Berkaitan dengan ancaman PHK yang sudah di depan mata, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah melindungi hak-hak buruh jika PPKM darurat diperpanjang. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan selama PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh.

“KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Ancaman
adanya ledakan PHK sudah di depan mata,” kata Iqbal kemarin