APBBI: Kontribusi Pusat Perbelanjaan di Jakarta Sangat Besar

Dikutip dari TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, keberadaan pusat perbelanjaan di Jakarta sangat berkontribusi banyak terhadap roda perekonomian selama ini.

Menurutnya, kontribusi tersebut tidak bisa dianggap enteng jika dilihat impactnya secara luas.

"Catatan kami (APPBI) sangat banyak kontribusi kita terhadap perekonomian daerah maupun pusat. Misalnya saja, kami melakukan kemitraan strategis dengan UMKM dimana kami menampung lebih dari 42.808 UMKM, bahkan kami juga menyediakan 762 unit kantin dibeberapa pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta ini," ungkap Stefanus dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2019).

Selain itu, lanjut Stefanus, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta khususnya dalam menstimulus pendapatan ekonomi para pelaku usaha kecil dan menengah.

"Kami setiap tahun adakan event pameran UMKM. Event ini salah satu upaya yang kami lakukan guna mendorong gairah perekonomian. Catatan kami dalam setahun kami bisa gelar event-event semacam pameran ini sampai 1.712 kali,” terang Stefanus.

Selain itu, lanjut Stefanus, kontribusi pusat perbelanjaan dari sektor pajak juga cukup signifikan.

• Pengunjung USS Rela Datang Sejak Dini Hari Demi Dapatkan Sepatu Brand Lokal Compass

• Muncul Petisi Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta 2020

"Kontribusi kami dari sektor pajak juga cukup banyak. Mulai dari Pajak Restoran (PB) I sebesar 10%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak/Retribusi Parkir, Pajak Penerangan Umum, hingga PPh 21 untuk seluruh pegawai/karyawan yang jumlahnya amat sangat besar. Semua pajak itu masuk ke dalam keuangan Pemda. Belum lagi PPh final dari sewa yakni 10% dari uang yg diterima Pusat-pusat Belanja, baik untuk sewa maupun service charge, itu artinya sekali lagi kontribusi kami terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat signifikan," ujar dia.

Di samping soal pajak, keberadaan pusat belanja juga memberikan banyak sekali lapangan kerja, yakni lebih dari 1 juta orang di Jakarta. Begitu juga perekonomian di sekitar Pusat Belanja yang menjadi berkembang dengan munculnya usaha-usaha yang berhubungan dengan Pusat Belanja seperti tempat kos dan warung-warung.

Kendati kontribusi terhadap UMKM, pajak, tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi sekitar jelas luar biasa sekali, tetapi tuntutan ke Pusat Belanja bagi pihak tertentu masih dirasa kurang.

Stefanus merasa banyak tuntutan kepada Pusat Belanja yang tidak adil. Seperti kenaikan PBB yang jauh di atas angka inflasi dan penerapan Perda No. 2 tahun 2018 yang mengharuskan Pusat Belanja menyediakan 20% lahan efektif untuk UMKM yang mustahil dilaksanakan.

“Saya kira keberadaan Perda No. 2 tahun 2018 tentang Perpasaran itu kalau didalami bukannya membantu UMKM tapi malah mematikan UMKM dan Pusat Belanja," tutur Stefanus.

Terkait regulasi, APPBI melihat tidak ada aturan yang mendukung bagi pengusaha untuk berinventasi di bidang Pusat Belanja. Oleh karena itu, Stefanus mengajak agar semua pihak termasuk para stakeholder mengedepankan prinsip kebersamaan dalam membangun perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa.

"Saya berharap Pemda (DKI Jakarta), DPRD dan APPBI dapat duduk bareng guna mencari upaya meningkatkan usaha UMKM dengan saling menguntungkan,” ujar Stefanus.