Perda 2 DKI tentang Perpasaran Hambat Investasi

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak sejalan dan kontraproduktif terhadap semangat pemerintah pusat yang ingin menghapus atau menertibkan aturan-aturan penghambat investasi. “Mal kan menyerap banyak tenaga kerja, menambah penerimaan negara, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka mal seharusnya diberi fasilitas, bukan dipersulit,” ujar Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPP APPBI Hery Sulistyono saat berkunjung ke Beritasatu Media Holdings, di Beritasatu Plaza, Jakarta, Rabu (6/11) malam. Dengan alasan itulah, APPBI segera mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) agar Perda Perpasaran dicabut karena sangat memberatkan pusat perbelanjaan. Selain mengajukan uji materi, APPBI akan tetap berdiskusi dengan Pemprov DKI agar merevisi atau membatalkan Perda Perpasaran dan mencari solusi saling menguntungkan (win-win solution). Soalnya, jika Perda itu tetap diterapkan, yang bakal terpukul bukan hanya mal, tapi juga para pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hery Sulistyono menegaskan, pengajuan judicial review bukan untuk menentang Pemprov DKI, melainkan untuk mencari solusi guna menyelamatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik pelaku UMKM, pengelola mal, maupun Pemprov DKI dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan mal. “Judicial review adalah tindakan yang amat sangat terpaksa dilakukan karena secara politis DPRD dan Pemprov DKI tidak mungkin membatalkan Perda Perpasaran. Sebaliknya, jika tetap diterapkan, Perda ini akan mematikan mal dan UMKM. Perda ini juga merugikan Pemprov DKI. Kami akan ajukan judicial review secepatnya. Sedang kami siapkan materinya,” ujar Hery saat berkunjung ke Beritasatu Media Holdings, di Beritasatu Plaza, Jakarta, Rabu (6/11) malam. Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemprov DKI sejak 31 Mei 2018. Ayat 42 Perda Perpasaran memuat sejumlah kewajiban bagi para pengelola pusat perbelanjaan (mal) untuk menjalin kemitraan usaha dengan pelaku UMKM melalui penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, atau fasilitator. Dalam pola kemitraan penyediaan lokasi usaha, pengelola mal wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. Pengusaha mal yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penutupan lokasi usaha. Selain itu, pengusaha mal yang terbukti melanggar Perda Perpasaran atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Perda Perpasaran Hambat Investasi"
Penulis: Leonard AL Cahyoputra/Abdul Aziz
Read more at: https://investor.id/business/perda-perpasaran-hambat-investasi