APPBI Keluhkan Kewajiban 20% untuk UMKM di Pusat Perbelanjaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, yang mengatur alokasi 20 persen area pusat perbelanjaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ibarat buah simalakama bagi pengelola pusat perbelanjaan. Jika dijalankan dapat mematikan usaha, sebaliknya kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi terkait perizinan yang ujungnya juga dapat membuat mati usaha.

Menyikapi hal itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), bakal melakukan dua langkah secara paralel, pertama berunding bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mengajukan judical review dengan tujuan menyelamatkan semua pihak, termasuk UMKM sendiri.

Ketua DPP APPBI Stefanus Ridwan mengatakan, sejauh ini pemerintah provinsi cukup akomodatif dan mau berunding bersama terkait permasalahan ini.

"Saya kira, kita bisa duduk bersama-sama. Ada peluang untuk revisi, ada peluang juga untuk dibatalkan. Pemda juga tahu kalau ini tidak bisa jalan. Buktinya, 16 tahun Perda nomor 2 tahun 2002 yang lebih ringan saja tidak jalan, apalagi ini (Perda Nomor 2/2018) lebih berat lagi. Pemerintah mau duduk bareng. Kita sama-sama Pemda dan DPRD cari jalan keluarnya. Kita bisa buka angka-angka kita, kenapa kita bisa jadi mati," ujar Stefanus ketika berkunjung ke redaksi Suara Pembaruan, di Gedung Beritasatu Plaza, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut Stefanus, saat ini pilihannya untuk APBBI hanya dua, mati bersama-sama atau berjuang untuk hidup dengan berunding bersama pemerintah.

"Pilihannya cuma dua, kita mati bareng-bareng semua kalau melaksanakan atau kita coba usahakan, fight untuk tetap hidup dengan berunding dengan Pemda, dengan DPRD, walaupun itu susah banget sebab ini sangat tidak populer. Itu kita laksanakan atau kita judical review. Kita sudah tunjuk lawyer judical review," ungkapnya.

Stefanus menyampaikan, pihaknya bukan tidak mau membantu dan mengembangkan UMKM. Namun, caranya harus tepat serta tidak merugikan. Semisal, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pameran UMKM.

"Contohnya di Plaza Indonesia, tidak mungkin menjual barang-barang yang kelasnya di bawah. Jadi dia juga mengadakan pameran UMKM dengan sebutan 'I Love Indonesia', itu setiap tahun ada. Isinya sebenarnya tidak melakukan penjualan, tapi di situ dia pameran, barang-barang yang dipamerkan barang-barang UMKM tapi untuk ekspor, quality, dan ternyata hasilnya bagus. Ini dikelola kementerian perdagangan," katanya.

"Kita beberapa waktu lalu juga ada mie festival, ternyata hasilnya luar biasa. Sebelumnya ada juga Boba Festival itu juga gila, ngantrenya panjang. Jadi mereka bagi kartu nama, setelah pameran di kita, dia dapat customer baru, jualan di rumah lebih gampang, tidak perlu pelayan banyak. Ini yang nyata-nyata membantu UMKM," tambahnya.

Stefanus menegaskan, pihaknya tidak anti-UMKM. Berdasarkan data sementara, sebanyak 42.848 tenant UMKM berada di sejumlah mal, di Jakarta.

"Ini belum 100 persen, baru sekitar 60-an. Mal di Jakarta ada 83. Kemudian, kantin ada 762 kios, dan kita pameran dalam satu tahun sebanyak 1.712 kali, lima hari satu minggu. Jadi sebenarnya, kita tidak mau tutup untuk UMKM. Ok kita duduk bareng, tapi jangan buat kita bangkrut, kalau kita bangkrut UMKM juga kena," sebutnya.

Menurut Stefanus, pihaknya akan berbicara dengan Pemprov DKI dan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini, pararel dengan mengajukan judical review ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita judical review paralel, kita sudah menunjuk (kuasa hukum). Ke MA (diajukannya) sebab Perda. Sekarang kita lagi kumpulkan bukti dan bahan. Kita bicara terus dengan Pemda dan DPRD, kita duduk sama-sama, kita buka kartu itung-itungan proyeksi, kalau ini impossible banget. Jadi kita mau kasih lihat, bagaimana win-win solution," katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP APPBI Hery Sulistyono mengatakan, pihaknya terpaksa mengajukan gugatan karena secara politis DPRD dan Pemprov tidak mungkin akan membatalkan peraturan yang dibuatnya.

"Di samping itu, kalau ini diterapkan kita melihat bahwa itu akan mematikan kita. Kalau mati kita nggak bisa membantu UMKM dan juga merugikan Pemda DKI. Sebetulnya judical review langkah supaya menyelamatkan semua pihak. Kita tidak melawan pemerintah, kita akan menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan UMKM maupun mendapatkan pendapatan daerah juga," katanya.

Hery menyampaikan, penerapan Perda nomor 2 tahun 2018 juga tidak tepat secara segmen. Karena ada mal yang hampir 100 persen berisi UMKM. "Seperti PGC, itu 90 persen UMKM. Bagaimana kalau ada UMKM yang mendapatkan fasilitas, itu kan menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan untuk konsep yang ke atas, kita bukan alergi, nggak ya, seperti Plaza Indonesia segmennya kan lain. Kalau ada 20 persen UMKM, mungkin orang ke sana tidak cari yang UMKM, kasihan UMKM-nya juga mati," jelasnya.

Hery menegaskan, pihaknya akan menempuh dua jalur pertama berunding dengan pemerintah dan mengajukan judical review secepatnya, setelah menyiapkan data dan bahan sehingga argumentasinya bisa diterima.

"Karena terus terang ini bisa mematikan kita semua. Jadi kita mengumpulkan bahan yang bisa dipakai kuasa hukum kita. Memang tidak gampang. Justru judical review ini untuk kita bisa terus membantu UMKM, kita bisa eksis membuka lapangan kerja, Pemda bisa mendapatkan feedback dengan pendapatan daerah," katanya.

Hery menuturkan, pihaknya bukan mau menentang pemerintah dan tidak peduli dengan UMKM, namun justru sebaliknya. "Terus terang ini buah simalakama bagi DPP APPBI. Karena Perda ini kalau tidak dilakukan akan mengganggu perizinan kita, kalau tidak bisa langsung dibekukan. Kalau dibekukan kan mati kita. Jadi kalau diterapkan kita mati, kalau tidak izin kita dicabut mati juga. Berat pilihannya," tandasnya.

Diketahui, Pasal 42 Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengatur:
(1) Pengelola Pusat Perbelanjaan memiliki tanggung jawab untuk turut memberdayakan Pelaku Usaha UMKM/IKM melalui pola Kemitraan usaha.
(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memilih 2 (dua) pola di antara pola Kemitraan usaha berikut:
a. penyediaan lokasi usaha;
b. penyediaan pasokan; dan/atau
c. penyediaan fasilitasi.
(3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan.
(4) Dalam pola Kemitraan berupa penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengelola Pusat
Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha Pusat Perbelanjaan yang dikelola.

Sementara, sanksinya diatur dalam Pasal 60:
(1) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal
57, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin usaha;
c. pencabutan izin usaha; dan
d. penutupan lokasi usaha.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
(4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah mendapat rekomendasi dan i hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
(6) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan bersama dengan Perangkat Daerah /instansi terkait lainnya.